beritaempire.com, Jakarta, 28 Oktober 2025 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sekaligus mengoptimalkan penggunaan uang negara yang telah berhasil diselamatkan. Dalam arahannya di Istana Negara pada Senin (27/10), Prabowo menginstruksikan agar uang hasil sitaan dari kasus korupsi dialihkan untuk membiayai program pendidikan nasional.
Langkah ini, menurut Prabowo, bukan sekadar upaya administratif, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial dan memastikan kekayaan negara kembali ke tangan rakyat.
“Uang hasil kejahatan tidak boleh dibiarkan mengendap. Itu milik rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu bentuk paling mulia adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak kita,” ujar Prabowo di hadapan jajaran menteri dan pejabat penegak hukum.
Presiden menekankan, korupsi telah lama menjadi musuh besar bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta agar hasil sitaan dari kasus korupsi dikelola secara transparan dan langsung dialokasikan untuk program yang menyentuh masyarakat.
Dana Hasil Sitaan Akan Digunakan untuk Program Pendidikan Prioritas
Menurut penjelasan resmi Kementerian Keuangan, dana hasil sitaan korupsi yang selama ini masuk ke kas negara akan diprioritaskan untuk empat bidang utama pendidikan:
Perbaikan dan pembangunan sekolah di daerah tertinggal.
Banyak sekolah di pelosok Indonesia masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang belajar layak, laboratorium, dan perpustakaan. Dana sitaan korupsi diharapkan dapat mempercepat peningkatan infrastruktur tersebut.
Program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan setara untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tinggi.
Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik.
Sebagian dana akan dialokasikan untuk pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kompetensi tenaga pengajar di seluruh Indonesia.
Digitalisasi sekolah dan penyediaan perangkat pembelajaran.
Pemerintah menargetkan agar setiap daerah, termasuk wilayah terpencil, memiliki akses terhadap teknologi pendidikan modern.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana sitaan tersebut akan diawasi secara ketat. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran.
“Kami ingin uang hasil kejahatan korupsi kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Dan sektor pendidikan menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden,” kata Sri Mulyani.
Dukungan dari Masyarakat dan Lembaga Antikorupsi
Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai kalangan. Direktur Pusat Kajian Transparansi Publik, Arif Hidayat, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai “terobosan berani dan penuh makna moral”.
“Biasanya uang sitaan hanya masuk kas negara tanpa kejelasan pemanfaatannya. Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa melihat bahwa hasil perjuangan hukum benar-benar kembali ke tangan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bekerja sama dalam menyalurkan dana sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap. Juru Bicara KPK menegaskan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang berorientasi pada kesejahteraan publik.
“Kami menyambut baik arahan Presiden. Ini memperkuat pesan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat,” ucapnya.
Prabowo Tekankan Pemerintahan Bersih dan Pro-Rakyat
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo telah menegaskan visinya untuk membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan pengalihan dana sitaan korupsi ini menjadi salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga dikabarkan tengah menyiapkan rencana serupa untuk sektor kesehatan dan pangan, di mana dana sitaan akan digunakan untuk membangun rumah sakit daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam penutup arahannya, Prabowo menyampaikan bahwa langkah ini bukan hanya soal manajemen keuangan negara, tetapi juga bentuk restorasi moral bangsa.
“Anak-anak Indonesia harus merasakan hasil perjuangan negara melawan korupsi. Uang yang dulu dicuri dari rakyat, kini kembali untuk membiayai masa depan mereka. Inilah bentuk keadilan sejati,” tegasnya.
Langkah Baru Menuju Indonesia Bersih dari Korupsi
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Para pengamat menilai, jika implementasinya konsisten dan bebas dari kepentingan politik, langkah ini bisa menjadi model baru pemberantasan korupsi di Indonesia — tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.
Kebijakan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru pemerintahan Indonesia akan berfokus pada keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, dimulai dari pendidikan — fondasi utama kemajuan bangsa.
Baca Juga:
