BeritaEmpire, Jakarta – Pemecatan 50 Karyawan Google Dinilai Ilegal. Sekelompok pekerja di Alphabet Inc (induk Google) mengajukan keluhan kepada dewan buruh Amerika Serikat (AS).
Mereka mengklaim perusahaan teknologi tersebut secara tidak sah memecat sekitar 50 karyawan. Pemecatan tersebut karena karyawan memprotes kontrak layanan cloud-nya dengan pemerintah Israel.
Keluhan yang diajukan ke Dewan Hubungan Perburuhan Nasional AS (National Labor Relations Board/NLRB) itu menuduh Google mengganggu hak-hak karyawan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan AS untuk mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik.
Proyek Nimbus
Pemecatan 50 Karyawan Google Dinilai Ilegal. Google baru-baru ini mengatakan telah memecat 28 karyawan yang mengganggu ketertiban di lokasi kantor saat memprotes Proyek Nimbus.
Nimbus merupakan kontrak senilai USD 1,2 miliar (sekitar Rp 19,5 triliun). Nimbus adalah kerja sama bersama Google dan Amazon.com untuk memasok layanan cloud kepada pemerintah Israel.
Google pekan lalu mengatakan bahwa sekitar 20 pekerja lagi telah dipecat karena memprotes kontrak saat berada di kantor.
Dalam sebuah pernyataan Google mengatakan perilaku para pekerja tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan membuat karyawan lain merasa terancam.
“Kami dengan hati-hati mengkonfirmasi dan menegaskan kembali bahwa setiap orang yang dipecat secara langsung dan pasti terlibat dalam gangguan di dalam gedung kami,” kata perusahaan itu.
Para karyawan Google mengklaim proyek tersebut mendukung pengembangan peralatan militer Israel.
Sanggahan Google
Sementara Google berdalih bahwa kontrak Nimbus tidak ditujukan pada beban kerja yang sangat sensitif, rahasia, atau militer.
Zelda Montes, mantan karyawan Google yang ditangkap saat protes Proyek Nimbus, mengatakan Google memecat para pekerjanya untuk menekan pengorganisasian dan mengirim pesan bahwa perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi.
“Google berusaha menanamkan rasa takut pada karyawan,” kata Montes dalam pernyataan yang diberikan oleh No Tech For Apartheid, sebuah kelompok pengorganisasian yang berafiliasi dengan beberapa pekerja yang dipecat.
Para pekerja yang tergabung dalam pengaduan NLRB berupaya untuk dipekerjakan kembali. Juga meminta Google tidak melanggar hak pekerja untuk berorganisasi.
Penasihat umum NLRB, yang bertindak sebagai jaksa, meninjau pengaduan dan upaya untuk menyelesaikan klaim yang dianggap pantas.
Jika gagal, penasihat umum dapat mengajukan kasus ke hadapan hakim administratif dan dewan beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh presiden AS.
