Beritaempire.com, Jakarta – Pembangunan Serentak Giant Wall Jakarta dan Semarang-Demak. Tubuh Otorita Pengelola Tepi laut Utara Jawa( BOPPJ) bakal melaksanakan pengerjaan tanggul taut raksasa ataupun Giant Sea Wall secara serentak di sebagian titik. Spesialnya di wilayah- wilayah prioritas semacam Teluk Jakarta serta Kendal- Semarang- Demak.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf berkata, pembangunan Giant Sea Wall bakal menjajaki instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pengerjaannya dicoba secara simultan.
” Penerapan kegiatannya ini dapat simultan antara Jakarta dengan Jawa Tengah. Jawa Tengahnya itu mulai dari Kendal- Semarang- Demak, itu dapat bertepatan. Dengan keadaan semacam itu, hingga kita dapat melaksanakan kegiatannya pada dikala penerapan groundbreaking bersama- sama,” ucapnya dalam tahap konferensi pers di Jakarta, Senin( 23/ 2/ 2026).
Ada pula dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa, sebagian kepala wilayah terpaut pernah melontarkan statment. Semacam Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menyebut proyek Giant Sea Wall di wilayahnya bakal mulai groundbreaking September 2026.
Di sisi lain, Bupati Demak pernah mengklaim wilayahnya jadi prioritas pembangunan tanggul laut. Cuma saja, Didit bilang proses pengerjaannya tidak hendak semudah yang dibayangkan.
” Tetapi tidak semudah itu mas, sebab aku wajib melaksanakan aktivitas rencana program. Jadi terdapat 2 program aktivitas. Sebab kita wajib terdapat continuous improvement adjustments di dalam penerapan aktivitas infrastruktur,” tegasnya.
2 Rencana Program
Ada pula dalam penerapan 2 program aktivitas tersebut, BOPPJ awal wajib membenarkan pembangunan di Teluk Jakarta serta Kendal- Semarang- Demak tidak cuma dicoba secara beriringan, tetapi pula memikirkan kelanjutan program di 2 kawasan itu sehabis Giant Sea Wall tercipta.
Kedua, pembangunan infrastrukturnya butuh terdapat perencanaan mundur( backward planning) cocok hitungan matematis yang pas. Sehingga jatah pembiayaannya ke depan tidak sangat mahal bila terjalin pergantian.
” Aku tidak sempat berkata bulan bulan September( mulai latar belakang), tidak sempat aku katakan semacam itu. Tetapi aku berupaya buat memesatkan infrastruktur itu dicoba,” kata Didit.
Pembiayaan dari APBN serta Investor
Terpaut skema pembiayaan, BOPPJ membuka diri terhadap dana dari APBN sampai investor. Walaupun belum mempunyai rinciannya, Didit menghitung secara merata proyek Giant Sea Wall dapat menyedot bayaran sampai dekat USD 100 miliyar, ataupun setara Rp 1. 680 miliyar( kurs Rp 16. 800 per dolar AS).
” Oleh sebab itu, di dalam penerapan aktivitas pembangunannya, kita memandang kalau investasi, terdapat yang dari APBN. Hitungan besarnya, USD 80- 100 miliyar,” cerah Didit.
Secara proyeksi, proyek Giant Sea Wall di Pantura Jawa bakal membentang dengan panjang dekat 535 kilometer. Terpapar dari Kabupaten Serbu, Banten sampai Kabupaten Gresik di Jawa Timur.
Baca juga: Mochtar Riady Jual Gedung Singapura: Strategi Baru Lippo Group
Tantangan Lainnya
Lebih lanjut, tantangan yang lain merupakan dari aspek sosial serta keberlanjutan area pesisir. Proyek ini diprediksi hendak berpotensi memunculkan konflik kepentingan( conflict of interest) dengan nelayan tradisional. Dekat 56, 2% nelayan di Pantura menolak proyek ini sebab takut tanggul hendak membatasi akses memnagkap ikan ke laut serta merendahkan hasil tangkapan ikan. Yang di sebagian proyek seragam dilaporkan turun sampai 38%. Tetapi, dari sisi area, pembangunan tanggul serta reklamasi terancam mengganggu ekosistem mangrove yang tersisa. Sementara itu, hutan mangrove mempunyai nilai jasa ekosistem yang sangat besar selaku penahan abrasi natural serta penyerap karbon. Kritik pula tiba dari sisi pembiayaan, di mana rasio manfaat- biaya( EIRR) proyek ini tercatat 6, 8%, lebih rendah dari ambang kelayakan infrastruktur nasional.
Kesinambungan proyek Giant Sea Wall Jakarta- Semarang tidak bisa dilepaskan dari suasana darurat yang dialami kedua kota tersebut. Proyek ini merupakan langkah heroik serta bisa jadi tidak terelakkan buat melindungi jutaan jiwa dan peninggalan ekonomi bernilai triliunan rupiah dari ancaman tenggelam. GSW menawarkan pemecahan struktural yang komprehensif serta terpadu, jauh melampaui upaya- upaya tambal sulam yang sepanjang ini dicoba.
Tetapi, berarti buat dimengerti kalau GSW tidaklah salah satunya pemecahan. Proyek ini wajib diiringi dengan kebijakan tegas yang menanggulangi pangkal kasus. Paling utama penghentian ekstraksi air tanah lewat penyediaan alternatif air baku yang masif. Tidak hanya itu, partisipasi publik serta kajian area yang mendalam wajib jadi fondasi penerapannya. Semacam diingatkan oleh para kritikus, pembangunan GSW tidak boleh jadi perlengkapan buat kemampuan ruang publik oleh kepentingan kapital( accumulation by dispossession).
Harapan ke depan, bila dikelola dengan bijak, transparan, serta berkeadilan, GSW dapat jadi peninggalan peradaban( heritage of civilization) yang menyelamatkan Jawa. Tetapi bila kandas mengakomodasi aspek sosial serta area, proyek ini malah mungkin besar menghasilkan permasalahan baru yang tidak kalah rumit dari perkara yang mau dipecahkan.
