Berita Empire – Pemerintah Indonesia hingga kini belum mencabut pemblokiran Grok AI, layanan kecerdasan buatan milik platform X. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga keamanan ruang digital nasional.
Pemblokiran dilakukan karena Grok AI dinilai berpotensi menghasilkan konten bermasalah. Risiko yang disorot meliputi pornografi, manipulasi gambar, dan deepfake tanpa persetujuan. Pemerintah menilai potensi ini bisa merugikan masyarakat.
Alasan Komdigi Menahan Pemblokiran Grok AI
Menteri Komunikasi dan Digital menyebut pemblokiran bersifat sementara. Namun, akses belum bisa dibuka kembali. Alasannya, platform X belum menunjukkan langkah konkret yang diminta pemerintah.
Komdigi meminta adanya sistem pencegahan konten sensitif. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang jelas. Hingga kini, permintaan tersebut belum dipenuhi secara menyeluruh.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Setiap platform digital wajib menyesuaikan layanan mereka dengan regulasi nasional.
Baca Juga : Stok BBM Shell Langka Lagi, Hanya Tersisa di Beberapa SPBU
Kekhawatiran soal Deepfake dan Konten Asosial
Salah satu fokus utama Komdigi adalah penyalahgunaan teknologi AI. Deepfake dinilai bisa melanggar privasi dan merusak reputasi korban. Risiko ini dianggap semakin besar jika tidak ada pembatasan teknis yang ketat.
Konten pornografi berbasis AI juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai konten semacam itu bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Karena itu, pemblokiran Grok AI dilakukan sebagai langkah pencegahan. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi.
Komunikasi dengan Platform X Masih Berjalan
Komdigi mengaku sudah membuka komunikasi dengan pihak X. Pemerintah meminta komitmen tertulis dan penerapan fitur pengamanan tambahan. Langkah ini dinilai penting sebelum layanan kembali dibuka.
Pihak X disebut telah menyampaikan niat untuk bekerja sama. Namun, Komdigi menegaskan bahwa janji saja tidak cukup. Pemerintah menunggu bukti penerapan di tingkat teknis.
Selama evaluasi berlangsung, akses Grok AI tetap dibatasi di Indonesia.
Potensi Blokir Permanen Grok AI
Komdigi tidak menutup kemungkinan sanksi lanjutan. Jika syarat tidak dipenuhi, pemblokiran bisa bersifat permanen. Opsi ini disiapkan untuk menjaga kepatuhan platform digital asing.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Teknologi baru harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan etika.
Dorongan Regulasi AI di Indonesia
Kasus Grok AI juga mendorong percepatan regulasi kecerdasan buatan. Pemerintah sedang menyusun aturan khusus terkait AI. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi pengembang dan pengguna.
Dengan aturan yang jelas, layanan AI global dapat beroperasi lebih aman. Pemerintah berharap inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan keamanan publik.
