Berita Empire – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menyoroti persoalan konflik agraria banjir Sumatera yang belum terselesaikan. Sejumlah pemerhati lingkungan menilai banjir yang terjadi bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan dipicu oleh kerusakan lingkungan yang berkaitan erat dengan pengelolaan lahan dan konflik kepemilikan tanah.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik agraria di Sumatera meningkat seiring dengan masifnya pemberian izin konsesi untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan skala besar. Perubahan tutupan lahan di kawasan hulu sungai dinilai memperlemah fungsi alami tanah dalam menyerap air hujan. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air langsung mengalir ke permukiman dan memicu banjir bandang.

Konflik Agraria dan Alih Fungsi Lahan

Konflik agraria banjir Sumatera kerap terjadi akibat tumpang tindih izin usaha dengan wilayah kelola masyarakat. Lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan atau kawasan resapan air berubah menjadi area industri dan perkebunan monokultur. Kondisi ini menyebabkan daya dukung lingkungan menurun drastis.

Sejumlah wilayah yang terdampak banjir diketahui berada di sekitar daerah aliran sungai yang mengalami degradasi. Hilangnya vegetasi penahan air membuat tanah menjadi lebih rentan longsor dan tidak mampu menahan limpasan air saat musim hujan tiba.

Baca Juga : Pabrik BYD di Subang Siap Beroperasi Kuartal Pertama 2026

Kerusakan Lingkungan Memperparah Risiko Banjir

Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan tanpa kajian ekologis yang memadai dinilai menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi banjir di Sumatera. Para ahli menyebut bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memperbesar risiko bencana ekologis.

Selain banjir, masyarakat terdampak juga harus menghadapi kehilangan sumber penghidupan, rusaknya lahan pertanian, serta terganggunya akses air bersih. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik agraria banjir Sumatera memiliki dampak berlapis, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi.

Desakan Evaluasi Kebijakan Tata Ruang

Berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan lahan. Mereka menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan langkah darurat, tetapi harus disertai pembenahan struktural, termasuk penyelesaian konflik agraria.

Penataan ulang daerah aliran sungai, penghentian izin di kawasan rawan bencana, serta pemulihan lingkungan disebut sebagai langkah penting untuk mencegah banjir serupa di masa mendatang. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, risiko banjir di Sumatera diperkirakan akan terus meningkat.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Lingkungan

Para pakar menekankan bahwa solusi jangka panjang atas konflik agraria banjir Sumatera harus mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pendekatan berbasis ekologi dan perlindungan hak masyarakat lokal dinilai mampu mengurangi potensi bencana sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah Sumatera.