4 Hektar Tanah di Poso Disulap Jadi Lahan Produktif. Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Aspek ketahanan pangan, bakal menjadi penunjang perwujudan swasembada pangan.
Guna mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah mewujudkannya melalui program Ketapang (ketahanan pangan). Melalui inisiatif tersebut, lahan di atas HPL Badan Bank Tanah dimanfaatkan seluas 40.000 M2 (4 ha) untuk ditanami padi, jagung dan pembuatan demplot. Adapun kegiatan ini turut menggandeng masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria Badan Bank Tanah serta TNI/POLRI.
“Program KETAPANG hadir sebagai dukungan nyata terhadap Nawacita Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pembangunan dari pinggiran melalui pemanfaatan tanah negara secara produktif,” kata Team Leader Project Poso, Mahendra Wahyu dalam keterangan persnya, Kamis (14/8/2025).
Mahendra mengatakan, ada enam tujuan dari program Ketapang. Pertama, mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan; kedua, meningkatkan keterlibatan Badan Bank Tanah dan petani dalam ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian.
Ketiga, mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat lokal; keempat, menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat; kelima, meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terencana dan berkelanjutan.
“Dan yang terakhir untuk mendukung instansi pemerintah dalam mendukung program kemandirian pangan,” tuturnya. Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria yang terlibat dalam inisiatif program Ketapang mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan program ini. Menurut Warga Desa Kalemago tersebut, keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek RA dalam program Ketapang akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta daerahnya.
“Banyak masyarakat khsuusnya petani banyak terbantu. Masalah manfaat (lain) bagi masyarakat, kita (nanti) punya lahan sudah terdata dengan rapih,” kata Yunus.
BPK Serahkan LHP ke Badan Bank Tanah, Ini Hasilnya
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Bank Tanah.
Penyerahan laporan berlangsung di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, yang dilakukan secara resmi oleh Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara III, Dede Sukarjo kepada Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja dan disaksikan oleh Anggota III BPK Akhsanul Khaq.
“Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh jajaran Badan Bank Tanah, ingin menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK. Khususnya kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, atas dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab” kata Parman dikutip Sabtu (10/5/2025).
Parman menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Khususnya oleh Tim Pemeriksaan Keuangan Negara III. Merupakan bentuk kontrol yang sangat penting dan bermanfaat. Menurutnya, LHP merupakan instrumen pembelajaran yang konstruktif dan menjadi pendorong untuk terus melakukan perbaikan internal secara berkelanjutan.
“Kami percaya, sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK akan terus menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun tata kelola pertanahan nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengatakan. Menuturkan bahwa pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali terkait dengan keseluruhan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah.
Perbaikan Tata Kelola
Oleh karenanya, BPK mengapresiasi komitmen dari Badan Bank Tanah dalam melakukan perbaikan tata kelola. Selain itu, Akhsanul juga mengapresiasi upaya Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional. Dalam hal ini Bandara VVIP IKN dan jalan tol.
“Badan Bank Tanah telah memperoleh tanah seluas 33.000 Ha. Menyediakan tanah untuk reforma agraria 30 persen dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Badan Bank Tanah. Ini memang perolehannya di tahun tersebut baru 33.000 Ha. Tapi saya yakin kedepannya dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN akan lebih banyak lagi tanah yang dikelola” jelasnya.
“Terima kasih kepada Kepala Badan Bank Tanah serta jajaran telah berkoordinasi dengan baik selama tahapan evaluasi. Kami mohon maaf apabila dalam proses tersebut ada hal hal yang kurang berkenan di hati pak kepala dan jajaran” tutup Akhsanul.
Keempat, menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terencana dan berkelanjutan. Dan, keenam mendukung instansi pemerintah dalam program kemandirian pangan.
Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria yang terlibat dalam inisiatif program Ketapang mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan program ini. Menurut Warga Desa Kalemago tersebut, keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek RA dalam program Ketapang akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta daerahnya.
“Banyak masyarakat khsuusnya petani banyak terbantu. Masalah manfaat (lain) bagi masyarakat, kita (nanti) punya lahan sudah terdata dengan rapih,” kata Yunus.
