Beritaempire.com, Jakarta – Total korban keracunan Makan Bergizi Gratis( MBG) capai 11. 566 Anak hingga saat ini. Informasi ini di informasikan Jaringan Pemantau Pembelajaran Indonesia( JPPI) bersama para sukarelawan yang terus melaksanakan pemantauan serta menerima laporan dari bermacam wilayah.
Dalam periode 6–12 Oktober 2025, tercatat 1. 084 korban baru keracunan MBG. Dengan akumulasi ini, total korban semenjak dini tahun menggapai 11. 566 anak.
“ Tiap minggu ribuan anak tumbang sebab MBG, tetapi negeri malah membiarkan dapur- dapur senantiasa beroperasi. Ini bukan semata- mata kelalaian, ini merupakan krisis tanggung jawab publik,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam penjelasan pers yang dirilis pada Senin, 13 Oktober 2025.
Pada minggu ini, sambungnya, 2 provinsi baru terpapar permasalahan keracunan ialah Kalimantan Selatan( Kab. Banjar) serta Gorontalo( Kota Gorontalo), yang lebih dahulu belum sempat dilaporkan. Ini menampilkan penyebaran permasalahan yang terus menjadi luas.
Ubaid pula merinci provinsi dengan korban paling banyak minggu ini, ialah:
- Nusa Tenggara Timur: 384 korban( Timor Tengah Selatan)
- Jawa Tengah: 347 korban( Karanganyar, Klaten, Salatiga)
- Kalimantan Selatan: 130 korban( Kab. Banjar).
- Bila dihitung semenjak Januari sampai 12 Oktober 2025, 5 provinsi dengan korban keracunan MBG paling tinggi merupakan:
- Jawa Barat: 4. 125 korban
- Jawa Tengah: 1. 666 korban
- DIY: 1. 053 korban
- Jawa Timur: 950 korban
- Nusa Tenggara Timur: 800 korban keracunan.
Korban Bukan Cuma Peserta Didik
JPPI mencatat terdapatnya lonjakan signifikan di Jawa Timur serta NTT. 2 provinsi ini tidak tercantum 5 besar per 30 September 2025, tetapi saat ini melonjak masuk ke catatan provinsi dengan korban paling banyak. Ini menunjukkan kenaikan eskalasi serta kegagalan pengendalian kualitas di lapangan.
Lebih parah lagi, korban saat ini tidak lagi terbatas pada partisipan didik. JPPI menerima laporan kalau guru, bayi, bunda berbadan dua, sampai anggota keluarga turut jadi korban. Paket MBG yang dibawa kembali ataupun disalurkan ke Posyandu menimbulkan keracunan meluas sampai ke rumah tangga, semacam terjalin di Bima, Ketapang, serta Timor Tengah Selatan.
“ JPPI memperhitungkan, Tubuh Gizi Nasional( BGN) kandas melaksanakan prinsip bawah tata kelola: transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sedangkan ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” papar Ubaid.
Saran JPPI
Memandang permasalahan keracunan yang terus terjalin, JPPI membagikan saran berikut:
Perkuat Transparansi, Akuntabilitas, serta Pelibatan Publik
Draf Peraturan Presiden terpaut MBG sampai saat ini masih tertutup rapat. Publik serta organisasi warga sipil sama sekali belum ketahui isi draf Perpres ini. Kita telah sangat kemalingan.
Anggaran triliunan dapat ngacir tanpa bawah hukum yang jelas. Ini sangat beresiko bila terus dibiarkan.
Bilas Konflik Kepentingan di Dapur MBG
“ Konflik kepentingan menggila di seluruh lini. Gimana bisa jadi Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri?”
Apalagi dapur- dapur di dasar BGN terafiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia(TNI). Program publik tidak dapat dikelola semacam bisnis keluarga kekuasaan.
Utamakan Mutu, Bukan Kuantitas
Obsesif mengejar sasaran jutaan penerima malah mempertaruhkan kualitas gizi serta keselamatan penerima. Program gizi sepatutnya menyelamatkan, bukan mencelakakan, kata Ubaid.
Libatkan Kantin Sekolah serta Usaha Lokal
JPPI menunjang usulan Kemendikdasmen buat mengaitkan kantin sekolah dalam penyediaan paket MBG. Ini jauh lebih transparan, efektif, serta menguatkan ekonomi lokal serta zona pembelajaran.
Tutup Seluruh Dapur MBG
JPPI menekan penghentian total sedangkan seluruh dapur MBG sampai terdapat audit independen serta ketentuan hukum yang jelas. Melaksanakan program dengan ribuan korban tiap pekan merupakan wujud kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.
“ Ribuan korban tiap minggu bukan semata- mata angka statistik, itu merupakan nyawa kanak- kanak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Tiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan merupakan fakta nyata gagalnya negeri menyehatkan rakyatnya,” tutup Ubaid.
Provinsi dengan korban paling banyak minggu ini:
1. Nusa Tenggara Timur: 384 korban( Timor Tengah Selatan)
2. Jawa Tengah: 347 korban( Karanganyar, Klaten, Salatiga)
3. Kalimantan Selatan: 130 korban( Kab. Banjar)
Bila dihitung semenjak Januari sampai 12 Oktober 2025, 5 provinsi dengan korban keracunan MBG paling tinggi merupakan:
1. Jawa Barat: 4. 125 korban
2. Jawa Tengah: 1. 666 korban
3. DIY: 1. 053 korban
4. Jawa Timur: 950 korban
5. Nusa Tenggara Timur: 800 korban.
JPPI mencatat terdapatnya lonjakan signifikan di Jawa Timur serta NTT. 2 provinsi ini tidak tercantum 5 besar per 30 September 2025, tetapi saat ini melonjak masuk ke catatan provinsi dengan korban paling banyak.“ Ini menunjukkan kenaikan eskalasi serta kegagalan pengendalian kualitas di lapangan,” katanya.
Ubaid juga berkata lebih parah lagi, korban saat ini tidak lagi terbatas pada partisipan didik. JPPI menerima laporan kalau guru, bayi, bunda berbadan dua, sampai anggota keluarga turut jadi korban.
Paket MBG yang dibawa kembali ataupun disalurkan ke Posyandu menimbulkan keracunan meluas sampai ke rumah tangga, semacam terjalin di Bima, Ketapang, serta Timor Tengah Selatan.“ JPPI memperhitungkan, Tubuh Gizi Nasional( BGN) kandas melaksanakan prinsip bawah tata kelola transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.
Baca juga: Mocchi Mitten Bubble Revenge: Gim Buatan Anak 13 Tahun
Anggaran Ratusan Triliun Sudah Dikeluarkan
Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sedangkan ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” papar Ubaid. Ubaid juga menegaskan ribuan korban tiap minggu bukan semata- mata angka statistic, itu merupakan nyawa kanak- kanak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik.“ Tiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan merupakan fakta nyata gagalnya negeri menyehatkan rakyatnya,” pungkasnya. Informasi yang dipunyai JPPI lebih banyak dari catatan Tubuh Gizi Nasional( BGN).
Lebih dahulu, BGN mencatat terdapat 75 permasalahan keracunan Makan Bergizi Gratis ( MBG) pada periode 6 Januari sampai 31 September. Dari peristiwa itu, terdapat dekat 6. 517 siswa terdampak keracunan MBG. Perihal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana dikala Rapat Kerja( Raker) bersama Komisi IX DPR, Rabu( 1/ 10/ 2025). Dia mengatakan, terdapat 24 permasalahan peristiwa pada medio 6 Januari sampai 31 Juli serta 51 permasalahan peristiwa pada 31 Juli sampai 30 September.
” Nampak sebaran permasalahan terbentuknya kendala perencanaan ataupun permasalahan di SPPG, nampak dari 6 Januari hingga 31 Juli itu tercatat terdapat kurang lebih 24 permasalahan peristiwa, sedangkan dari 1 Agustus hingga malam tadi( 30 September), itu terdapat 51 permasalahan peristiwa,” ucap Dadan.
